Bang Ali : Dari Judi Sampai Prostitusi

Percaya tidak percaya, Jakarta pernah melegalkan perjudian. Tepatnya di tahun 1966 ketika Ali Sadikin atau yang akrab dengan sapaan Bang Ali diangkat oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bang Ali memang terkenal sebagai gubernur dengan segala keputusannya yang seakan kurang demokratis dan kontroversial, salah satunya adalah melegalkan perjudian di Ibukota Jakarta. Bagaimana tidak, menurut gubernur ke-9 ini, Jakarta membutuhkan dana segar dalam jumlah besar untuk membangun infrastrukturnya.

Kala itu kondisi Jakarta masih belum pantas disebut ibukota, maka Ali Sadikin mengambil keputusan berani menyoal ini. Ia memanfaatkan pajak dari bisnis judi yang dilegalkan untuk menghasilkan dana sekitar Rp.15 Milyar yang langsung masuk kas kota.

Dana inilah yang kemudian digunakan untuk pembangunan Jakarta: jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, dan segala macam fasilitas yang memang dibutuhkan oleh sebuah ibukota terutama untuk kepentingan rakyat kecil.

bang ali sadikin - gubernur legendaris jakarta

Memang keputusannya itu mendapatkan banyak pertentangan, terutama dari golongan Islam. Mereka menyatakan jika kebutuhan pembangunan tidak seharusnya menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Tapi saat itu Bang Ali menimpali dengan pernyataan yang sangat terkenal sampai kini,

“Kalau begitu, bapak-bapak kyai semua ini kalau keluar pesantren naik helikopter saja. Karena semua jalan dan jembatan itu dibangun dari hasil judi. Kalau menganggap haram, jangan menginjakkan kaki di jalan yang dibangun Pemprov, Begitu juga dengan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain dibangun dari hasil judi. Jangan pergi ke rumah sakit yang dibangun Pemprov kalau sakit dan katanya haram.” Tukasnya.

Bukan Hanya Judi, tapi Juga Bisnis Prostitusi

Ternyata bukan hanya bisnis judi legal yang menjadikan gubernur kelahiran Sumedang ini menyandang predikat gubernur paling kontroversial. Di masa jabatannya, Ali Sadikin juga sempat menjadikan daerah Kramat Tunggak sebagai lokalisasi dan pusat bisnis esek-esek terbesar di Asia Tenggara.

Dengan luas wilayah mencapai ribuan meter2, lokalisasi ini menampung 2000-an wanita tunasusila yang dikoordinir oleh sekitar 300 germo. Hingga ditutupnya pada tahun 1999 oleh gubernur Sutiyoso, ada sekitar 277 unit bangunan dengan sekitar 3000 kamar lebih yang dihuni oleh 1.615 pelacur aktif.

Setelah Kramat Tunggak ditutup, dibangunlah Islamic Center di atas tanah bekas lokalisasi tersebut. Apa dengan begitu bisnis birahi ini berhenti? Sayangnya tidak, menurut hasil penelitian di Jakarta, ditutupnya lokalisasi Jakarta hanya membuat industri prostitusi menjadi tidak terkendali.

jakarta tahun 70an

Ditambah dengan kemajuan teknologi, kini pekerja seks dan pelanggannya tidak perlu lagi ruang khusus untuk transaksi. Mereka hanya perlu saling tawar menawar melalui telepon atau SMS, bahkan sekedar chat di dunia maya dan kemudian bisa langsung melancarkan ritualnya. Ini juga menambah besar resiko penyakit menular seksual karena sulitnya untuk mendapatkan data konkret dari para PSK.

Industri Gelap adalah Energi yang Berputar

Sebagaimana malam yang menemani siang, selalu ada bawah selama ada atas, begitu juga bayangan gelap Industri bawah tanah di balik semua geliat bisnis legal yang berjalan. Bisnis gelap akan seperti energi yang kekal berputar dan tidak dapat dimusnahkan. Satu-satunya cara adalah untuk mengontrolnya agar tetap terkendali.

Sebagai contoh adalah Belanda. Mereka tahu jika pelarangan terhadap suatu kegiatan akan menimbulkan perlawanan oleh karena itu pemerintah Belanda tidak menerapkan banyak undang-undang yang membatasi warganya. Untuk bisnis yang sekiranya memiliki efek samping, mereka hanya menerapkan lokalisasi agar mudah dikendalikan. Alhasil, tiap tahun penjara di Belanda ditutup karena kekurangan narapida disebabkan oleh berkurangnya kejahatan.

Akan selalu ada jalan bagi pebisnis untuk mendapatkan keuntungan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Pelarangan perjudian melahirkan situs judi bola, penutupan lokalisasi melahirkan situs porno dan cyber-prostitution. Hanya harus bijak untuk memilih, melarang tegas atau mengendalikannya?