Dampak Pilkada 2018 – Pilpres 2019 (Semoga) Positif untuk Ekonomi Indonesia

Dampak Pilkada 2018 – Pilpres 2019 (Semoga) Positif untuk Ekonomi Indonesia

Pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia kembali akan digelar di tahun 2018. Pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak melibatkan kurang lebih 171 daerah di seluruh Indonesia, sedikitnya akan berdampak pada geliat ekonomi dalam negeri.

Untuk beberapa orang, peristiwa seperti ini menjadi waktu yang ditunggu-tunggu karena memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah penggiat industri konveksi dan percetakan. Mari kita ambil contoh di daerah Bandung. Di ibukota provinsi Jawa Barat ini, setidaknya setiap pemilik bisnis konveksi bisa mendapat untung 100 juta hingga 1 milyar hanya dari pembuatan kaos satu partai.

Memang sudah jadi tradisi di tiap kali menghadapi pemilu, para pengurus partai mulai membuat kaos dan berbagai spanduk agar partainya lebih mudah untuk dikenali warga. Hal ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan agar para kadernya bisa melenggang tanpa halangan dan lolos menjadi wakil rakyat di daerahnya masing-masing.

pilkada 2018 dan pilpres 2019

Tidak tanggung-tanggung, dari satu partai bisa memesan lebih dari seribu bahkan 100 ribu potong kaos untuk dibagikan kepada baik para anggota atau rakyat biasa secara gratis. Bayangkan jika keuntungan yang diambil dari satu potong kaos adalah Rp. 5.000,-, maka pemilik pabrik konveksi bisa mendapat keuntungan 500 juta dalam sekali produksi.

Keuntungan tersebut baru berasal dari 1 partai dengan kenyataan bahwa tidak seperti Amerika Serikat yang hanya memiliki 2 partai, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah partai politik terbanyak. Dan hingga saat ini kurang lebih ada sekitar 27 partai politik yang telah terdaftar secara resmi.

Pilkada 2018 akan Berdampak Baik pada Ekonomi

Menurut pandangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perdagangan Indonesia, kondisi perdagangan Indonesia di tahun ini hingga tahun depan akan tetap stabil meski dengan adanya peristiwa pilkada atau pemilihan presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2019.

Malah, keadaan ekonomi di daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah akan terdongkrak oleh besaran anggaran belanja partai politik yang ikut serta dalam pilkada juga pemerintah sebagai penyelenggara pesta politik di dalam negeri.

Meski begitu, memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai seperti inflasi yang mungkin akan terjadi mengingat peningkatan ekonomi di daerah juga akan berdampak serius pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah harus jeli dalam memantau dan tidak membiarkan masalah seperti ini terjadi di masa depan.

Para ahli telah sepakat dalam proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik ini, bahwa akan ada peningkatan sekurangnya 5,2% bahkan akan lebih besar lagi jika pilkada dan pemilihan presiden di Indonesia dapat berlangsung aman, tertib, damai dan demokratis. Investasi asing juga akan berdatangan jika kondisi politik Indonesia terus kondusif yang tentunya akan berpengaruh besar bagi perekonomian negeri.

dampak pilkada dan pilpres

 

Beberapa Ketakutan yang Masih Mewarnai Pesta Politik

Pemilihan pemimpin masih selalu jadi pembicaraan besar di setiap negara. Tidak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara besar di dunia punya masalah masing-masing yang terus berevolusi seiring berjalananya waktu.

Salah satu isu yang muncul di Indonesia di setiap pilkada atau pemilu adalah pandangan masyarakat terhadap dana yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan acara ini. Sungguh wajar jika memandang bahwa uang yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai seluruh perhelatan ini berasal dari pajak yang dipungut dari saku setiap masyarakat Indoneisa.

Namun menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, masyarakat tidak perlu khawatir dengan semua itu. Rata-rata dana yang dibutuhkan tiap daerah untuk pilkada adalah sekitar 100 miliar. Jika ada 171 daerah berarti kurang lebih 17 triliun dana yang dibutuhkan, ini masih tergolong kecil jika dibandingkan budget yang dimiliki pemerintah untuk hal ini yaitu 76-77 triliun rupiah.