SIDANG ISTIMEWA – MPRS

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

POKOK-POKOK PIKIRAN

Amandemen atas UUD’45 yang dilakukan partai-partai politik dan pemerintahan era reformasi, telah menghianati filosofi dan ideologi Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh UUD’45, menggantikannya dengan nilai-nilai individualisme, liberalisme dan persaingan bebas. Pengkhianatan itu telah serta merta merusak tatanan budaya politik & system tata-negara bangsa kita dan kerusakan itu kini mengkudeta sendiri kedaulatan Negara bangsa dan Rakyat yang harusnya mereka lindungi, menggiring Indonesia pada kondisi DARURAT nyaris di semua sisi kehidupan kita sebagai bangsa, kehidupan berpolitik, ekonomi, penegakan Hukum, birokrasi, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan budaya dan pembangunan moral.

Korupsi terkait impor pangan menjadi modus kejahatan penguasa pada era reformasi untuk memperkaya diri dan keluarga. Para pejabat pemerintah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengeluarkan ijin impor kepada para importir demi mendapatkan setoran dari perusahaan importir tersebut.

Para pejabat pemerintah bahkan berani mengeluarkan ijin impor meskipun ijin tersebut bukan menjadi kewenangannya. Hal ini kemudian menjadi sumber konflik dengan lembaga negara lainnya yang merasa hal tersebut menjadi kewenangannya.

Press Release
PEMERINTAHAN TRANSISI
(Oleh Rakyat), MUTLAK!

Sembilan bulan lalu (25 Maret 2013),  hanya karena MKRI menggagas dan  meneriakkan pentingnya Indonesia Kembali ke Pancasila & UUD’45 serta mendesak dibetuknya Pemerintahan Transisi,  Istana Presiden, khususnya SBY sibuk memfitnah MKRI dengan Fitnah KUDETA, memanggili Jendral2, Forum Pemred, dan Ormas2 Islam, mengerahkan pasukan menakut-nakuti rakyat, membuat Jakarta mencekam/ tanpa aktivitas, berikut kota-kota besar dimana MKRI berpusat.

PT Pertamina menyatakan kenaikan harga elpiji (LPG) 12 kg sangat realistis. “Jangan hanya lihat kenaikannya sekian persen. Satu tabung elpiji bisa digunakan 1 hingga 1 ½ bulan/rumah tangga,” kata Vice President LPG & Product Gas Pertamina, Gigih Wahyu Hari Irianto (Tempo Kamis, 2 Desember 2013).

Kenaikan harga elpiji seusai rekomendasi BPK Februari 2013. “Pertamina berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyesuaian harga, namun tidak full harga keekonomiannya,”. Tanpa kenaikan harga, Gigih melanjutkan, Perseroan tetap rugi. Dengan kenaikan ini Pertamina tetap bisa melakukan subsidi Rp 2,1-2,2 triliun.

Juru bicara PT Pertamina Ali Mundakir memastikan kenaikan harga elpiji 12 kg dari 70,2 ribu menjadi 117,7 ribu tidak memberatkan masyarakat. Masyarakat yang memakai elpiji 12 kg, kalangan mampu dan digunakan 1 sampai 1,5 bulan.

Penipuan Dibalik SJSN dan BPJS
Yang TAK MAMPU Bayar Ke Laut Saja!
Oleh : Salamuddin Daeng (IGJ)/Presisium MKRI

Untuk bisa dapat perlindungan dari Negara, rakyat HARUS BAYAR. Yang tak mampu bayar, tidak dapat perlindungan. Artinya, Rakyat sebagai pemilik kedaulatan dijadikan hanya sekedar PESERTA, dimana haknya hanya ditentukan oleh seberapa besar IURAN yang dia bayarkan.