Startup Business Event
Donec finibus turpis non risus molestie, quis egestas augue porttitor
Startup Business Event
Donec finibus turpis non risus molestie, quis egestas augue porttitor
Startup Business Event
Donec finibus turpis non risus molestie, quis egestas augue porttitor
Demokrasi di Indonesia, Antara Fakta dan Realita

Demokrasi di Indonesia, Antara Fakta dan Realita

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga secara etimologi, demokrasi adalah pemerintahan (yang berasal dari) rakyat. Sedangkan secara luas, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang segenap kegiatan pengelolaannya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu penentu perpolitikan dan kepemerintahan di negara tersebut. Dengan kata lain, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

peta nkr indonesia

Indonesia adalah negara dengan bentuk kepulauan yang mempunyai ratusan etnis. Founding fathers telah menetapkan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia di mana wakil rakyat menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara. Tetapi, apakah Indonesia benar-benar menganut asas demokrasi? Mari kita simak fakta-fakta berikut:

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Prinsip dasar demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Keterllibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan legitimasi sebuah demokrasi. Indonesia menganut sistem parlementer di mana keterlibatan rakyat diwakili oleh sekelompok wakil rakyat yang dipilih dari pemilu calon legislatif.

Namun, pada prakteknya pemilihan wakil rakyat tidak lagi murni pilihan rakyat karena tidak didasarkan pertimbangan logis dan kualitas. Dalam perkembangannya, pemilu calon legislative menjadi ajang penawaran dari sebuah partai politik kepada anggotanya, bukan berdasarkan kualitas calon. Kemudian wakil rakyat tersebut diperkenalkan ke rakyat bukan karena program-programnya, tetapi lebih pada pencitraan dan politik uang.

Sehingga tidak heran, wakil rakyat yang terpilih kemudian tidak memikirkan kepentingan rakyat dan tidak menghasilkan kebijakan publik yang memihak rakyat. Hal ini juga membuka jalan KKN dalam politik, di mana anggota keluarga dan kerabat menjadi pengurus partai dan dapat diajukan sebagai calon anggota legislatif.

  1. Persamaan di antara warga negara

Persamaan di antara warga negara adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi. Sedikit berbeda dari negara komunis, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Hak ini dilindungi oleh undang-undang sehingga setiap orang bisa mendapatkannya sesuai dengan peraturan.

Dalam kenyataannya, hanya yang mempunyai modal besar dan dekat dengan pusat kekuasaanlah yang dapat mengakses sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Katakanlah lelang di pemerintahan. Tanpa memiliki kenalan atau referensi dari orang dalam, seseorang yang capable dengan perusahaan berintegritas baik belum tentu bisa ikut dalam proses tender yang bernilai miliaran tersebut.

Dalam bidang politik, warga negara yang mengajukan diri sebagai calon independen sebagai bentuk kekecewaan atas wakil rakyat yang dipilih oleh partai politik, tidak mendapatkan kesempatan karena terganjal oleh aturan perundang-undangan. Sehingga, hak berpolitik hanya untuk mereka yang sejalan dengan visi partai politik walaupun bertentangan dengan kepentingan rakyat.

demokrasi di indonesia

  1. Supremasi hukum

Hukum menjadi dasar bagi sebuah negara demokrasi menjalankan pemerintahannya. Di mata hukum, setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Lagi-lagi ini tidak sejalan dengan kenyataannya. Tidak jarang kasus hukum yang menimpa rakyat kecil sangat cepat diproses dan diberi hukuman maksimal, namun kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara sangat lambat prosesnya. Hukuman yang diberikanpun hukuman minimal dan tanpa ada kewajiban mengembalikan harta yang dicuri sehingga koruptor tersebut setelah keluar dari penjara tetap dalam kondisi kaya raya.

  1. Pemilu berkala

Syarat lain dari sebuah negara demokrasi adalah dilakukannya sebuah pemilihan umum secara berkala sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat pilihan di pemerintahan. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955. Faktanya? Wakil rakyat yang dipilih dan duduk di pemerintahan tidak bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk pemerintah atau partai politik tempat mereka bernaung. Sehingga kepentingan rakyat tidak pernah menjadi prioritas dalam pelaksanaan di pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil dipertimbangkan manfaatnya untuk partai politik dan misi untuk berkuasa kembali di pemilu berikutnya.

Indonesia memilih menjadi negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila tetap dipelihara dan menjadi asas bernegara. Sehingga kebebasan demokrasi yang diberikan tidak boleh melanggar asas dan norma Pancasila. Namun pada prakteknya saat ini, beberapa syarat di atas sebagai ciri suatu negara demokrasi jelas telah dilanggar. Sehingga yang tercipta adalah demokrasi terencana, di mana setiap kebijakan demokrasi disesuaikan dengan rencana partai politik yang memegang kendali pemerintahan. Hal ini mendorong terjadinya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Beberapa ketidakpuasan ini disalurkan melalui tulisan kritis bahkan hingga berupa aksi demo besar-besaran. Tujuannya hanya agar pemerintah yang notabene adalah wakil rakyat kembali kepada nilai-nilai demokrasi di mana rakyat adalah penentu sehingga suara rakyat harus didengarkan.

Nampaknya Indonesia masih harus belajar menjadi negara yang betul-betul demokratis. Sehingga prosesnya yang pahit dan terkadang meminta korban masih akan terus terjadi dalam bentuk demonstrasi. Jika pemerintah tidak tanggap, tidak mustahil peristiwa yang lebih besar dari reformasi tahun 1998 akan terulang kembali. Apakah rakyat Indonesia siap mengalami peristiwa sejenis itu?