ratnasarumpaet.com

Bang Ali : Dari Judi Sampai Prostitusi

Percaya tidak percaya, Jakarta pernah melegalkan perjudian. Tepatnya di tahun 1966 ketika Ali Sadikin atau yang akrab dengan sapaan Bang Ali diangkat oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bang Ali memang terkenal sebagai gubernur dengan segala keputusannya yang seakan kurang demokratis dan kontroversial, salah satunya adalah melegalkan perjudian di Ibukota Jakarta. Bagaimana tidak, menurut gubernur ke-9 ini, Jakarta membutuhkan dana segar dalam jumlah besar untuk membangun infrastrukturnya.

Kala itu kondisi Jakarta masih belum pantas disebut ibukota, maka Ali Sadikin mengambil keputusan berani menyoal ini. Ia memanfaatkan pajak dari bisnis judi yang dilegalkan untuk menghasilkan dana sekitar Rp.15 Milyar yang langsung masuk kas kota.

Dana inilah yang kemudian digunakan untuk pembangunan Jakarta: jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, dan segala macam fasilitas yang memang dibutuhkan oleh sebuah ibukota terutama untuk kepentingan rakyat kecil.

Memang keputusannya itu mendapatkan banyak pertentangan, terutama dari golongan Islam. Mereka menyatakan jika kebutuhan pembangunan tidak seharusnya menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Tapi saat itu Bang Ali menimpali dengan pernyataan yang sangat terkenal sampai kini,

“Kalau begitu, bapak-bapak kyai semua ini kalau keluar pesantren naik helikopter saja. Karena semua jalan dan jembatan itu dibangun dari hasil judi. Kalau menganggap haram, jangan menginjakkan kaki di jalan yang dibangun Pemprov, Begitu juga dengan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain dibangun dari hasil judi. Jangan pergi ke rumah sakit yang dibangun Pemprov kalau sakit dan katanya haram.” Tukasnya.

Bukan Hanya Judi, tapi Juga Bisnis Prostitusi

Ternyata bukan hanya bisnis judi legal yang menjadikan gubernur kelahiran Sumedang ini menyandang predikat gubernur paling kontroversial. Di masa jabatannya, Ali Sadikin juga sempat menjadikan daerah Kramat Tunggak sebagai lokalisasi dan pusat bisnis esek-esek terbesar di Asia Tenggara.

Dengan luas wilayah mencapai ribuan meter², lokalisasi ini menampung 2000-an wanita tunasusila yang dikoordinir oleh sekitar 300 germo. Hingga ditutupnya pada tahun 1999 oleh gubernur Sutiyoso, ada sekitar 277 unit bangunan dengan sekitar 3000 kamar lebih yang dihuni oleh 1.615 pelacur aktif.

Setelah Kramat Tunggak ditutup, dibangunlah Islamic Center di atas tanah bekas lokalisasi tersebut. Apa dengan begitu bisnis birahi ini berhenti? Sayangnya tidak, menurut hasil penelitian di Jakarta, ditutupnya lokalisasi Jakarta hanya membuat industri prostitusi menjadi tidak terkendali.

Ditambah dengan kemajuan teknologi, kini pekerja seks dan pelanggannya tidak perlu lagi ruang khusus untuk transaksi. Mereka hanya perlu saling tawar menawar melalui telepon atau SMS, bahkan sekedar chat di dunia maya dan kemudian bisa langsung melancarkan ritualnya. Ini juga menambah besar resiko penyakit menular seksual karena sulitnya untuk mendapatkan data konkret dari para PSK.

Industri Gelap adalah Energi yang Berputar

Sebagaimana malam yang menemani siang, selalu ada bawah selama ada atas, begitu juga bayangan gelap Industri bawah tanah di balik semua geliat bisnis legal yang berjalan. Bisnis gelap akan seperti energi yang kekal berputar dan tidak dapat dimusnahkan. Satu-satunya cara adalah untuk mengontrolnya agar tetap terkendali.

Sebagai contoh adalah Belanda. Mereka tahu jika pelarangan terhadap suatu kegiatan akan menimbulkan perlawanan oleh karena itu pemerintah Belanda tidak menerapkan banyak undang-undang yang membatasi warganya. Untuk bisnis yang sekiranya memiliki efek samping, mereka hanya menerapkan lokalisasi agar mudah dikendalikan. Alhasil, tiap tahun penjara di Belanda ditutup karena kekurangan narapida disebabkan oleh berkurangnya kejahatan.

Akan selalu ada jalan bagi pebisnis untuk mendapatkan keuntungan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Pelarangan perjudian melahirkan situs judi bola, penutupan lokalisasi melahirkan situs porno dan cyber-prostitution. Hanya harus bijak untuk memilih, melarang tegas atau mengendalikannya?

Demokrasi di Indonesia, Antara Fakta dan Realita

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga secara etimologi, demokrasi adalah pemerintahan (yang berasal dari) rakyat. Sedangkan secara luas, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang segenap kegiatan pengelolaannya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu penentu perpolitikan dan kepemerintahan di negara tersebut. Dengan kata lain, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Indonesia adalah negara dengan bentuk kepulauan yang mempunyai ratusan etnis. Founding fathers telah menetapkan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia di mana wakil rakyat menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara. Tetapi, apakah Indonesia benar-benar menganut asas demokrasi? Mari kita simak fakta-fakta berikut:

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Prinsip dasar demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Keterllibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan legitimasi sebuah demokrasi. Indonesia menganut sistem parlementer di mana keterlibatan rakyat diwakili oleh sekelompok wakil rakyat yang dipilih dari pemilu calon legislatif.

Namun, pada prakteknya pemilihan wakil rakyat tidak lagi murni pilihan rakyat karena tidak didasarkan pertimbangan logis dan kualitas. Dalam perkembangannya, pemilu calon legislative menjadi ajang penawaran dari sebuah partai politik kepada anggotanya, bukan berdasarkan kualitas calon. Kemudian wakil rakyat tersebut diperkenalkan ke rakyat bukan karena program-programnya, tetapi lebih pada pencitraan dan politik uang.

Sehingga tidak heran, wakil rakyat yang terpilih kemudian tidak memikirkan kepentingan rakyat dan tidak menghasilkan kebijakan publik yang memihak rakyat. Hal ini juga membuka jalan KKN dalam politik, di mana anggota keluarga dan kerabat menjadi pengurus partai dan dapat diajukan sebagai calon anggota legislatif.

2. Persamaan di antara warga negara

Persamaan di antara warga negara adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi. Sedikit berbeda dari negara komunis, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Hak ini dilindungi oleh undang-undang sehingga setiap orang bisa mendapatkannya sesuai dengan peraturan.

Dalam kenyataannya, hanya yang mempunyai modal besar dan dekat dengan pusat kekuasaanlah yang dapat mengakses sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Katakanlah lelang di pemerintahan. Tanpa memiliki kenalan atau referensi dari orang dalam, seseorang yang capable dengan perusahaan berintegritas baik belum tentu bisa ikut dalam proses tender yang bernilai miliaran tersebut.

Dalam bidang politik, warga negara yang mengajukan diri sebagai calon independen sebagai bentuk kekecewaan atas wakil rakyat yang dipilih oleh partai politik, tidak mendapatkan kesempatan karena terganjal oleh aturan perundang-undangan. Sehingga, hak berpolitik hanya untuk mereka yang sejalan dengan visi partai politik walaupun bertentangan dengan kepentingan rakyat.

3. Supremasi hukum

Hukum menjadi dasar bagi sebuah negara demokrasi menjalankan pemerintahannya. Di mata hukum, setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Lagi-lagi ini tidak sejalan dengan kenyataannya. Tidak jarang kasus hukum yang menimpa rakyat kecil sangat cepat diproses dan diberi hukuman maksimal, namun kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara sangat lambat prosesnya. Hukuman yang diberikanpun hukuman minimal dan tanpa ada kewajiban mengembalikan harta yang dicuri sehingga koruptor tersebut setelah keluar dari penjara tetap dalam kondisi kaya raya.

4. Pemilu berkala

Syarat lain dari sebuah negara demokrasi adalah dilakukannya sebuah pemilihan umum secara berkala sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat pilihan di pemerintahan. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955. Faktanya? Wakil rakyat yang dipilih dan duduk di pemerintahan tidak bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk pemerintah atau partai politik tempat mereka bernaung. Sehingga kepentingan rakyat tidak pernah menjadi prioritas dalam pelaksanaan di pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil dipertimbangkan manfaatnya untuk partai politik dan misi untuk berkuasa kembali di pemilu berikutnya.

Indonesia memilih menjadi negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila tetap dipelihara dan menjadi asas bernegara. Sehingga kebebasan demokrasi yang diberikan tidak boleh melanggar asas dan norma Pancasila. Namun pada prakteknya saat ini, beberapa syarat di atas sebagai ciri suatu negara demokrasi jelas telah dilanggar. Sehingga yang tercipta adalah demokrasi terencana, di mana setiap kebijakan demokrasi disesuaikan dengan rencana partai politik yang memegang kendali pemerintahan. Hal ini mendorong terjadinya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Beberapa ketidakpuasan ini disalurkan melalui tulisan kritis bahkan hingga berupa aksi demo besar-besaran. Tujuannya hanya agar pemerintah yang notabene adalah wakil rakyat kembali kepada nilai-nilai demokrasi di mana rakyat adalah penentu sehingga suara rakyat harus didengarkan.

Nampaknya Indonesia masih harus belajar menjadi negara yang betul-betul demokratis. Sehingga prosesnya yang pahit dan terkadang meminta korban masih akan terus terjadi dalam bentuk demonstrasi. Jika pemerintah tidak tanggap, tidak mustahil peristiwa yang lebih besar dari reformasi tahun 1998 akan terulang kembali. Apakah rakyat Indonesia siap mengalami peristiwa sejenis itu?