Keberagaman adalah kekayaan tak ternilai
Secara hakikat, keberagaman adalah makna kekayaan sesungguhnya. Etnis, ras, keyakinan, warna kulit dan semua perbedaan adalah kehidupan.
Membaca Peta Kekuatan Politik di Pilpres 2019

Membaca Peta Kekuatan Politik di Pilpres 2019

Menjelang pemilihan presiden di tahun 2019 mendatang, banyak pihak mulai ramai membaca peta kekuatan partai politik yang ada di dalam negeri. Berkaca dari Pilkada serentak yang dilaksanakan bulan Juli lalu di 171 daerah di Indonesia, untuk sementara ini hasil positif dipegang oleh 6 partai yang menjadi koalisi pendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

6 partai koalisi tersebut adalah PAN dan Nasdem yang memperoleh persentase kemenangan terbesar pada pemilihan gubernur kemarin dengan perolehan 58,8%. Kemudian Golkar dan Hanura yang mendapat perolehan yang sama besar yaitu 52,9%. Lalu ada PPP yang memegang popularitas sebanyak 41,2%, PKB 34,3%, dan di posisi terakhir adalah partai pengusung Jokowi, PDIP, dengan 23%.

Partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, yang menjadi oposisi pemerintah memanen hasil buruk dengan hanya mengantongi 17,6% suara saja, meski sekutu partainya, PKS, mendapat posisi yang lebih baik dengan 41,2% kemenangan.

capres cawapres 2019

Menurut Ujang Komarudin yang menjabat  Direktur Eksekutif untuk Indonesia Political Review, hasil dari pilkada lalu sedikitnya bisa merefleksikan apa yang akan terjadi di pemilihan presiden 2019. Artinya, kesempatan Jokowi untuk menang kembali di 2019 masih sangatlah besar.

Salah satu alasannya adalah karena 6 partai gabungan yang sepakat berkoalisi untuk mendukung Jokowi berhasil memenangkan pemilihan gubernur di semua wilayah Jawa, baik barat, tengah dan timur. Dan lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, tepatnya adalah 89,4 juta pemilih dari total 152,8 juta penduduk.

Meski begitu, tidak berarti partai yang menjadi oposisi serta merta kehilangan harapan untuk memenangkan pilpres 2019 karena dari hasil pilkada kemarin, pihak koalisi hanya bisa mengalahkan partai oposisi dengan hasil yang tidak terlalu signifikan.

Kesimpulannya adalah, jika Joko Widodo untuk kedua kalinya naik sebagai capres di partai koalisi dan Prabowo Subianto kembali menjadi calon presiden di partai oposisi maka kemungkinan besar hasilnya pun tidak akan terlalu mengejutkan. Di atas kertas, Jokowi masih memiliki popularitas yang lebih baik meski hanya berbeda tipis dengan Prabowo Subianto.

Dampak Pilkada 2018 – Pilpres 2019 (Semoga) Positif untuk Ekonomi Indonesia

Dampak Pilkada 2018 – Pilpres 2019 (Semoga) Positif untuk Ekonomi Indonesia

Pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia kembali akan digelar di tahun 2018. Pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak melibatkan kurang lebih 171 daerah di seluruh Indonesia, sedikitnya akan berdampak pada geliat ekonomi dalam negeri.

Untuk beberapa orang, peristiwa seperti ini menjadi waktu yang ditunggu-tunggu karena memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah penggiat industri konveksi dan percetakan. Mari kita ambil contoh di daerah Bandung. Di ibukota provinsi Jawa Barat ini, setidaknya setiap pemilik bisnis konveksi bisa mendapat untung 100 juta hingga 1 milyar hanya dari pembuatan kaos satu partai.

Memang sudah jadi tradisi di tiap kali menghadapi pemilu, para pengurus partai mulai membuat kaos dan berbagai spanduk agar partainya lebih mudah untuk dikenali warga. Hal ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan agar para kadernya bisa melenggang tanpa halangan dan lolos menjadi wakil rakyat di daerahnya masing-masing.

pilkada 2018 dan pilpres 2019

Tidak tanggung-tanggung, dari satu partai bisa memesan lebih dari seribu bahkan 100 ribu potong kaos untuk dibagikan kepada baik para anggota atau rakyat biasa secara gratis. Bayangkan jika keuntungan yang diambil dari satu potong kaos adalah Rp. 5.000,-, maka pemilik pabrik konveksi bisa mendapat keuntungan 500 juta dalam sekali produksi.

Keuntungan tersebut baru berasal dari 1 partai dengan kenyataan bahwa tidak seperti Amerika Serikat yang hanya memiliki 2 partai, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah partai politik terbanyak. Dan hingga saat ini kurang lebih ada sekitar 27 partai politik yang telah terdaftar secara resmi.

Pilkada 2018 akan Berdampak Baik pada Ekonomi

Menurut pandangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perdagangan Indonesia, kondisi perdagangan Indonesia di tahun ini hingga tahun depan akan tetap stabil meski dengan adanya peristiwa pilkada atau pemilihan presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2019.

Malah, keadaan ekonomi di daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah akan terdongkrak oleh besaran anggaran belanja partai politik yang ikut serta dalam pilkada juga pemerintah sebagai penyelenggara pesta politik di dalam negeri.

Meski begitu, memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai seperti inflasi yang mungkin akan terjadi mengingat peningkatan ekonomi di daerah juga akan berdampak serius pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah harus jeli dalam memantau dan tidak membiarkan masalah seperti ini terjadi di masa depan.

Para ahli telah sepakat dalam proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik ini, bahwa akan ada peningkatan sekurangnya 5,2% bahkan akan lebih besar lagi jika pilkada dan pemilihan presiden di Indonesia dapat berlangsung aman, tertib, damai dan demokratis. Investasi asing juga akan berdatangan jika kondisi politik Indonesia terus kondusif yang tentunya akan berpengaruh besar bagi perekonomian negeri.

dampak pilkada dan pilpres

 

Beberapa Ketakutan yang Masih Mewarnai Pesta Politik

Pemilihan pemimpin masih selalu jadi pembicaraan besar di setiap negara. Tidak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara besar di dunia punya masalah masing-masing yang terus berevolusi seiring berjalananya waktu.

Salah satu isu yang muncul di Indonesia di setiap pilkada atau pemilu adalah pandangan masyarakat terhadap dana yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan acara ini. Sungguh wajar jika memandang bahwa uang yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai seluruh perhelatan ini berasal dari pajak yang dipungut dari saku setiap masyarakat Indoneisa.

Namun menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, masyarakat tidak perlu khawatir dengan semua itu. Rata-rata dana yang dibutuhkan tiap daerah untuk pilkada adalah sekitar 100 miliar. Jika ada 171 daerah berarti kurang lebih 17 triliun dana yang dibutuhkan, ini masih tergolong kecil jika dibandingkan budget yang dimiliki pemerintah untuk hal ini yaitu 76-77 triliun rupiah.

Bang Ali : Dari Judi Sampai Prostitusi

Bang Ali : Dari Judi Sampai Prostitusi

Percaya tidak percaya, Jakarta pernah melegalkan perjudian. Tepatnya di tahun 1966 ketika Ali Sadikin atau yang akrab dengan sapaan Bang Ali diangkat oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bang Ali memang terkenal sebagai gubernur dengan segala keputusannya yang seakan kurang demokratis dan kontroversial, salah satunya adalah melegalkan perjudian di Ibukota Jakarta. Bagaimana tidak, menurut gubernur ke-9 ini, Jakarta membutuhkan dana segar dalam jumlah besar untuk membangun infrastrukturnya.

Kala itu kondisi Jakarta masih belum pantas disebut ibukota, maka Ali Sadikin mengambil keputusan berani menyoal ini. Ia memanfaatkan pajak dari bisnis judi yang dilegalkan untuk menghasilkan dana sekitar Rp.15 Milyar yang langsung masuk kas kota.

Dana inilah yang kemudian digunakan untuk pembangunan Jakarta: jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, dan segala macam fasilitas yang memang dibutuhkan oleh sebuah ibukota terutama untuk kepentingan rakyat kecil.

bang ali sadikin - gubernur legendaris jakarta

Memang keputusannya itu mendapatkan banyak pertentangan, terutama dari golongan Islam. Mereka menyatakan jika kebutuhan pembangunan tidak seharusnya menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Tapi saat itu Bang Ali menimpali dengan pernyataan yang sangat terkenal sampai kini,

“Kalau begitu, bapak-bapak kyai semua ini kalau keluar pesantren naik helikopter saja. Karena semua jalan dan jembatan itu dibangun dari hasil judi. Kalau menganggap haram, jangan menginjakkan kaki di jalan yang dibangun Pemprov, Begitu juga dengan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain dibangun dari hasil judi. Jangan pergi ke rumah sakit yang dibangun Pemprov kalau sakit dan katanya haram.” Tukasnya.

Bukan Hanya Judi, tapi Juga Bisnis Prostitusi

Ternyata bukan hanya bisnis judi legal yang menjadikan gubernur kelahiran Sumedang ini menyandang predikat gubernur paling kontroversial. Di masa jabatannya, Ali Sadikin juga sempat menjadikan daerah Kramat Tunggak sebagai lokalisasi dan pusat bisnis esek-esek terbesar di Asia Tenggara.

Dengan luas wilayah mencapai ribuan meter2, lokalisasi ini menampung 2000-an wanita tunasusila yang dikoordinir oleh sekitar 300 germo. Hingga ditutupnya pada tahun 1999 oleh gubernur Sutiyoso, ada sekitar 277 unit bangunan dengan sekitar 3000 kamar lebih yang dihuni oleh 1.615 pelacur aktif.

Setelah Kramat Tunggak ditutup, dibangunlah Islamic Center di atas tanah bekas lokalisasi tersebut. Apa dengan begitu bisnis birahi ini berhenti? Sayangnya tidak, menurut hasil penelitian di Jakarta, ditutupnya lokalisasi Jakarta hanya membuat industri prostitusi menjadi tidak terkendali.

jakarta tahun 70an

Ditambah dengan kemajuan teknologi, kini pekerja seks dan pelanggannya tidak perlu lagi ruang khusus untuk transaksi. Mereka hanya perlu saling tawar menawar melalui telepon atau SMS, bahkan sekedar chat di dunia maya dan kemudian bisa langsung melancarkan ritualnya. Ini juga menambah besar resiko penyakit menular seksual karena sulitnya untuk mendapatkan data konkret dari para PSK.

Industri Gelap adalah Energi yang Berputar

Sebagaimana malam yang menemani siang, selalu ada bawah selama ada atas, begitu juga bayangan gelap Industri bawah tanah di balik semua geliat bisnis legal yang berjalan. Bisnis gelap akan seperti energi yang kekal berputar dan tidak dapat dimusnahkan. Satu-satunya cara adalah untuk mengontrolnya agar tetap terkendali.

Sebagai contoh adalah Belanda. Mereka tahu jika pelarangan terhadap suatu kegiatan akan menimbulkan perlawanan oleh karena itu pemerintah Belanda tidak menerapkan banyak undang-undang yang membatasi warganya. Untuk bisnis yang sekiranya memiliki efek samping, mereka hanya menerapkan lokalisasi agar mudah dikendalikan. Alhasil, tiap tahun penjara di Belanda ditutup karena kekurangan narapida disebabkan oleh berkurangnya kejahatan.

Akan selalu ada jalan bagi pebisnis untuk mendapatkan keuntungan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Pelarangan perjudian melahirkan situs judi bola, penutupan lokalisasi melahirkan situs porno dan cyber-prostitution. Hanya harus bijak untuk memilih, melarang tegas atau mengendalikannya?

Setya Novanto vs KPK : Drama Ciamik Penutup Tahun

Setya Novanto vs KPK : Drama Ciamik Penutup Tahun

Tanah air belakangan ini marak memperbincangkan seorang tokoh yang bernama Setya Novanto. Jika Anda belum tahu mengenai apa “sepak terjang” tokoh ini dan apa yang terjadi padanya, bisa jadi Anda memang kurang update berita atau memang memilih untuk acuh dengan berita ini. Setya Novanto mencuat namanya menjadi populer bukan karena hal yang positif. Sangat disayangkan memang, Ketua DPR RI ini terlibat “drama” yang panjang dengan KPK. Pejabat tinggi negeri ini disinyalir terlibat dalam skandal korupsi dana E-KTP yang merugikan negara sampai triliunan Rupiah.

Dugaan isu korupsi ini diendus oleh KPK untuk pertama kalinya pada saat program E-KTP diberlakukan di seluruh penjuru negeri. Program yang masif ini ditujukan agar semua warga negara Indonesia akan memiliki KTP elektronik dan semua data pribadi warga akan tersimpan di data base utama untuk memudahkan semua hal yang berhubungan dengan kependudukan nantinya. Akan tetapi, pada prakteknya, banyak sekali kendala yang terjadi seperti E-KTP yang tidak kunjung jadi walaupun warga sudah menjalani semua proses pembuatannya. Alasannya adalah bahan pembuatan E-KTPnya habis.

Dari sinilah kecurigaan terjadi karena negara sudah menggelontorkan dana yang banyak untuk program ini supaya bisa berjalan lancar. Ada dugaan dana tersebut dinikmati oleh para elit untuk kepentingan pribadi mereka. Sampai pada akhirnya nama Nazaruddin tersandung kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka. Melalui investigasi KPK, Nazaruddin yang kemungkinan tidak ingin menjalani hukuman seorang diri mulai “bernyanyi” dan mengungkapkan nama-nama lain yang terlibat seperti Anas Urbaningrum dan Setya Novanto.

Ketika KPK melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa bukti yang memberatkan Setya Novanto, tersangka mengajukan praperadilan yang pada saat itu disetujui. Gagal sudah usaha KPK untuk menjerat Setya Novanto. Namun, usaha KPK tidak berhenti sampai di situ. Melalui investigasi lebih lanjut, KPK menemukan bukti baru dan berusaha memanggil Setya Novanto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak kunjung hadir bahkan setelah dua kali pemanggilan. Dan akhirnya, setelah isu penjemputan paksa, sebuah insiden yang memulai drama Setya Novanto vs. KPK terjadi.

setya novanto dan kpk

Setya Novanto yang dikabarkan hilang ditelan bumi sejak diburu oleh KPK tiba-tiba dikabarkan mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil. Mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik dan Setya Novanto dikabarkan luka parah oleh pengacaranya. Karena kondisi kesehatan yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, mau tidak mau, pemeriksaan diundur. Pengacara mengatakan bahwa pada malam saat kecelakaan terjadi, Setya Novanto sebenarnya sudah berniat untuk menyerahkan diri ke KPK. Akan tetapi naas, kejadian tersebut terjadi.

Namun ada banyak kejanggalan dari kejadian ini. Ucapan pengacara yang melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ternyata terbukti tidak benar. Setya Novanto tidak mengalami luka yang amat sangat parah. Dan mobil yang dilaporkan hancur ternyata tidak separah yang diberitakan. Ada dugaan, kecelakaan ini terjadi karena Setya Novanto ingin menghindari pemeriksaan saja.

Akhir-akhir ini Setya Novanto berhasil diperiksa oleh KPK akan tetapi saat pemeriksaan Setya Novanto sering tertidur karena alasan kesehatannya yang belum pulih benar. Dan lagi-lagi ada hal yang aneh. Pemeriksaan di KPK yang dilakukan hari Senin 27 November 2017 kemaren menunjukkan bahwa tubuh Setya Novanto sudah mulus dari bekas luka padahal pada hari Minggu 26 November 2017, Setya Novanto tampak masih lemas dan di keningnya terlihat merah-merah seperti luka. Ajaib, dalam sehari luka-luka tersebut langsung hilang. Sampai saat ini, drama Setya Novanto vs. KPK ini masih berlangsung dan belum tahu bagaimana endingnya.

Demokrasi di Indonesia, Antara Fakta dan Realita

Demokrasi di Indonesia, Antara Fakta dan Realita

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga secara etimologi, demokrasi adalah pemerintahan (yang berasal dari) rakyat. Sedangkan secara luas, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang segenap kegiatan pengelolaannya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu penentu perpolitikan dan kepemerintahan di negara tersebut. Dengan kata lain, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

peta nkr indonesia

Indonesia adalah negara dengan bentuk kepulauan yang mempunyai ratusan etnis. Founding fathers telah menetapkan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia di mana wakil rakyat menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara. Tetapi, apakah Indonesia benar-benar menganut asas demokrasi? Mari kita simak fakta-fakta berikut:

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Prinsip dasar demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Keterllibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan legitimasi sebuah demokrasi. Indonesia menganut sistem parlementer di mana keterlibatan rakyat diwakili oleh sekelompok wakil rakyat yang dipilih dari pemilu calon legislatif.

Namun, pada prakteknya pemilihan wakil rakyat tidak lagi murni pilihan rakyat karena tidak didasarkan pertimbangan logis dan kualitas. Dalam perkembangannya, pemilu calon legislative menjadi ajang penawaran dari sebuah partai politik kepada anggotanya, bukan berdasarkan kualitas calon. Kemudian wakil rakyat tersebut diperkenalkan ke rakyat bukan karena program-programnya, tetapi lebih pada pencitraan dan politik uang.

Sehingga tidak heran, wakil rakyat yang terpilih kemudian tidak memikirkan kepentingan rakyat dan tidak menghasilkan kebijakan publik yang memihak rakyat. Hal ini juga membuka jalan KKN dalam politik, di mana anggota keluarga dan kerabat menjadi pengurus partai dan dapat diajukan sebagai calon anggota legislatif.

  1. Persamaan di antara warga negara

Persamaan di antara warga negara adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi. Sedikit berbeda dari negara komunis, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Hak ini dilindungi oleh undang-undang sehingga setiap orang bisa mendapatkannya sesuai dengan peraturan.

Dalam kenyataannya, hanya yang mempunyai modal besar dan dekat dengan pusat kekuasaanlah yang dapat mengakses sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Katakanlah lelang di pemerintahan. Tanpa memiliki kenalan atau referensi dari orang dalam, seseorang yang capable dengan perusahaan berintegritas baik belum tentu bisa ikut dalam proses tender yang bernilai miliaran tersebut.

Dalam bidang politik, warga negara yang mengajukan diri sebagai calon independen sebagai bentuk kekecewaan atas wakil rakyat yang dipilih oleh partai politik, tidak mendapatkan kesempatan karena terganjal oleh aturan perundang-undangan. Sehingga, hak berpolitik hanya untuk mereka yang sejalan dengan visi partai politik walaupun bertentangan dengan kepentingan rakyat.

demokrasi di indonesia

  1. Supremasi hukum

Hukum menjadi dasar bagi sebuah negara demokrasi menjalankan pemerintahannya. Di mata hukum, setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Lagi-lagi ini tidak sejalan dengan kenyataannya. Tidak jarang kasus hukum yang menimpa rakyat kecil sangat cepat diproses dan diberi hukuman maksimal, namun kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara sangat lambat prosesnya. Hukuman yang diberikanpun hukuman minimal dan tanpa ada kewajiban mengembalikan harta yang dicuri sehingga koruptor tersebut setelah keluar dari penjara tetap dalam kondisi kaya raya.

  1. Pemilu berkala

Syarat lain dari sebuah negara demokrasi adalah dilakukannya sebuah pemilihan umum secara berkala sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat pilihan di pemerintahan. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955. Faktanya? Wakil rakyat yang dipilih dan duduk di pemerintahan tidak bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk pemerintah atau partai politik tempat mereka bernaung. Sehingga kepentingan rakyat tidak pernah menjadi prioritas dalam pelaksanaan di pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil dipertimbangkan manfaatnya untuk partai politik dan misi untuk berkuasa kembali di pemilu berikutnya.

Indonesia memilih menjadi negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila tetap dipelihara dan menjadi asas bernegara. Sehingga kebebasan demokrasi yang diberikan tidak boleh melanggar asas dan norma Pancasila. Namun pada prakteknya saat ini, beberapa syarat di atas sebagai ciri suatu negara demokrasi jelas telah dilanggar. Sehingga yang tercipta adalah demokrasi terencana, di mana setiap kebijakan demokrasi disesuaikan dengan rencana partai politik yang memegang kendali pemerintahan. Hal ini mendorong terjadinya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Beberapa ketidakpuasan ini disalurkan melalui tulisan kritis bahkan hingga berupa aksi demo besar-besaran. Tujuannya hanya agar pemerintah yang notabene adalah wakil rakyat kembali kepada nilai-nilai demokrasi di mana rakyat adalah penentu sehingga suara rakyat harus didengarkan.

Nampaknya Indonesia masih harus belajar menjadi negara yang betul-betul demokratis. Sehingga prosesnya yang pahit dan terkadang meminta korban masih akan terus terjadi dalam bentuk demonstrasi. Jika pemerintah tidak tanggap, tidak mustahil peristiwa yang lebih besar dari reformasi tahun 1998 akan terulang kembali. Apakah rakyat Indonesia siap mengalami peristiwa sejenis itu?